Pemkab Rohul Diimbau untuk Awasi Proyek 2018, Terutama Proyek Ini

Jumat, 11 Mei 2018 18:36

ilustrasi tribun 

 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, ‎Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Dua tokoh pemuda Rokan Hulu (Rohul), Hardizon Said dan Mukmin Rangkuti ‎ meminta Pemerintah Rohul, betul betul ekstra dalam mengawasi pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan 2018 ini, terutama menyangkut kualitas pekerjaan.

Menurut Hardizon, pemerintah perlu diingatkan karena disinyalir pemenang lelang kegiatan tahun 2018, terutama untuk proyek non aspal, seperti gedung, turap, Semenisasi, beberapa kontraktor berani menawar paket 15 persen sampai 22 persen dibawah pagu atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

"Sepertinya ada kesan, kontraktor asal dapat memenangkan proyek saja, sehingga berani menawar terlalu rendah yakni antara 15 sd 22 persen dari pagu atau HPS, namun dikhawatirkan proyek nanti dikerjakan asal jadi, "katanya, Jumat (11/5/2018).

Econ panggilan akrabnya mengaku, jika pemerintah nanti kurang mengawasinya akan berakibat pada buruknya kualitas pekerjaan dan itu akan berbanding lurus dengan kinerja pemerintah, selanjutnya dalam hal ini yang disalahkan masyarakat adalah Bupati, bukan Kepala Dinas, PPK, PPTK atau Panitia Lelang.

Sementara, Dalam hitungan Mukmin Rangkuti, adanya penawaran kontraktor yang dinilai "terjun bebas" pada angka 15 sampai 22 persen sehingga dapat menang di paket proyek itu, merupakan penawaran yang terlalu berani.

"Jika kita hitung dengan penawaran yang turun sampai 22 persen, ditambah PPN/PPH 12 persen serta biaya lainnya yang dikeluarkan kontraktor, otomatis tak sampai lagi 50 persen anggaran proyek itu untuk pekerjaan, karena tentu kontraktor juga ingin keuntungan sekian persen," imbuhnya.

Untuk mencari solusi atas hal itu, Mukmin menyarankan agar dimasa yang akan datang, Asosiasi jasa konstruksi harus dilibatkan dalam konsultasi oleh panitia lelang.

"Kita ingin pekerjaan proyek pemerintah berkualitas alias bukan dikerjakan asal jadi dan kontraktor sendiri tidak sampai rugi atau bangkrut," imbuhnya.

Bukan hanya itu saja, Mukmin dan Econ juga minta pemerintah di tingkat bawah seperti Camat, Kades, RW dan RT juga terlibat langsung dalam pengawasan proyek serta segera melaporkan kegiatan tak sesuai bestek.

"Media masa dan LSM juga tak kalah pentingnya untuk terlibat mengawasi pekerjaan pembangunan tersebut," tutup econ dan Mukmin.

Sementara Ketua ‎Komisi IV DPRD Rohul, Nono Patria Pratama meminta agar semua pihak untuk melakukan memonitoring dan pengawasan terakait pelaksanaan proyek secara serius bila nanti sudah diumumkan siapa pemenangnya.

Dirinya hanya mau mengingatkan pada mutu dan kualitas pekerjaan proyek itu, apabila pada penawaran itu sudah ada pemenangnya dan diharapkan dikerjakan sesuai bestek.

"Kita khawatir pada mutu dan kualitas propel, bila penawaran itu dari 15 hingga lebih 20 persen turun penawaran dari pagu anggaran, namun untuk melakukan penawaran itu sudah haknya dari Kontraktor," imbuhnya.

Nono mengaku, Jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau diminta betul betul ekstra dalam mengawasi pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan 2018 ini, terutama menyangkut kualitas pekerjaan.

Dirinya juga meminta Unit Layanan Pengadaan dan LPSE Pemkab Rohul memberikan yang terbaik dengan melakukan verifikasi pengecekan dan kroscek pada berbagai penawaran proyek-proyek tersebut.

"Kan tidak harus yang paling rendah penawaran hingga turun dari 15-lebih 20 persen yang menang, namun itu pun kewenangan di ULP, LPSE serta haknya kontraktor juga membuat penawaran, kami dari Komisi yang membidangi akan terus melakukan pengawasan secara ektra," pungkasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpekanbaru.com dengan judul Pemkab Rohul Diimbau untuk Awasi Proyek 2018, Terutama Proyek Ini, http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/05/11/pemkab-rohul-diimbau-untuk-awasi-proyek-2018-terutama-proyek-ini?page=2.
Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Budi Rahmat

http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/05/11/pemkab-rohul-diimbau-untuk-awasi-proyek-2018-terutama-proyek-ini?page=2